Kepala SKPD
Menu Utama
Agenda Kegiatan
Link Penting
Candi Tikus Segaran Candi Brahu
www.mojokertokab.go.id Situs Resmi Kabupaten Mojokerto.

Info bappeda

  • [alternative text]Pembukaan TMMD ke 96 Tahun 2016
  • [alternative text]TMMD KE-96 TA 2016
  • [alternative text]Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  • [alternative text]Musrenbang Kecamatan Kabupaten Mojokerto TA. 2016
  • [alternative text]Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pembukaan TMMD ke 96 Tahun 2016

Pembukaan TMMD ke 96 Tahun 2016

Tahun 2016 lokasi sasaran TMMD ke 96 ada di wilayah Kodim 0804 / Magetan, 0814 / Jombang, 0815 / Mojokerto, 0816 / Sidoarjo dan 0820 / Probolinggo, yang akan digelar mulai tanggal 3 Mei s.d 1 Juni 2016. Lokasi sasaran TMMD ke 96 Tahun 2016 diwilayah Kodim 0815 / Mojokerto di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Mekanisme bottom up planning ini, dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat, agar pelaksanaan TMMD benar-benar menjawab kebutuhan mayoritas rakyat di sekitar lokasi. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah daerah, serta segenap lapisan masyarakat. Dalam program ini, kegiatan tidak hanya aspek fisik seperti pembangunan atau perbaikan fasilitas umum, tetapi juga ada sasaran non fisik seperti pengembangan karakter kebangsaan, pencerahan aspek mental, sanitasi dan keluarga berencana, lingkungan hidup, ekonomi kreatif dan sebagainya. Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan TMMD sebelumnya, diketahui bahwa program TMMD terbukti mampu membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melalui program TMMD secara berkesinambungan diharapkan akan dapat mewujudkan dua sasaran strategis yaitu pertama, terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, kedua,  terwujudnya ketahanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan Pertahanan Negara yang bersifat semesta.  Hal tersebut sejalan dengan tema TMMD Ke-96 kali ini, yaitu : “Dengan Semangat Kemanunggalan serta kerjasama lintas sektoral dan lintas komponen bangsa, kita wujudkan percepatan desa membangun Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Pedoman bagi seluruh prajurit yang akan melaksanakan TMMD :

Pertama, Kenali adat dan istiadat masyarakat serta kearifan lokal setempat dimana kalian akan melaksanakan kegiatan TMMD.

Kedua, Senantiasa amalkan Sapta Marga,  Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan.

Ketiga, Aktualisasikan jati diri sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, dan prajurit nasional dalam mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Keempat, kembangkan komunikasi sosial secara efektif guna menggelorakan semangat gotong royong demi lancarnya proses pembangunan di daerah yang menjadi target TMMD.

Kelima, Tanamkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegembiraan dalam bekerja bersama rakyat, agar seberat apapun pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Keenam, Lakukan yang terbaik dengan berani, tulus dan ikhlas tanpa mengenal kata pamrih.

Read more

TMMD KE-96 TA 2016

TMMD KE-96 TA 2016

PENDAHULUAN

 

UMUM :

PROGRAM TMMD SEBAGAI SALAH SATU WUJUD OPS BAKTI TNI YANG MERUPAKAN PROGRAM TERPADU LINTAS SEKTORAL ANTARA TNI, POLRI, KEMENTRIAN/LPNK & PEMDA SERTA KOMP BANGSA LAINNYA YANG DILAKSANAKAN SECARA TERINTEGRASI  BERSAMA MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KEGIATA PEMBANGUNAN DI DAERAH PEDESAAN

 

MAKSUD :

MEMBERIKAN GAMBARAN ATAS TENTANG RENCANA PELAKSANAAN TMMD KE-96 TA 2016 DI WILAYAH KODIM 0815 MOJOKERTO

 

TUJUAN :

SEBAGAI PEDOMAN KODIM 0815 DAN INSTRUKSI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN TMMD KE-96 TA 2016 AGAR MENDAPAT  HASIL YANG OPTIMAL

 

T E M A :

“DENGAN SEMANGAT KEMANUNGGALAN SERTA KERJASAMA LINTAS SEKTORAL DAN LINTAS KOMPONEN BANGSA, KITA TINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”

 

LATAR BELAKANG PEMILIHAN SASARAN :

  1. SAS TMMD KE-96 DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JETIS MERUPAKAN DESA YANG RELATIF TERPENCIL DAN MINIM PRASARANA UMUM. 
  2. MEMPERBAIKI FASILITAS PERTANIAN,  PENDIDIKAN & KEAGAMAAN  TUJUAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  3. BANTU MASYARAKAT YANG TIDAK MEMPUNYAI MCK PEMBANGUNAN JAMBAN KELUARGA.

 

WAKTU TEMPAT DAN METODE :

 

WAKTU :

  1. PELAKSAAN KEGIATAN PRA TMMD KE-96 TA 2016 MULAI TGL 18 APRIL 2016 S.D. 30 APRIL 2016.
  2. PELAKSANAAN KEGIATAN TMMD KE-96 TA 2016 DILAKSANAKAN TGL 3 MEI 2016 S.D. TGL 1 JUNI 2016.

 

TEMPAT :

DESA MOJOREJO KEC. JETIS KAB. MOJOKERTO.

 

SASARAN FISIK

  • PEMB. PAVINGISASI  SDN MOJOREJO I & II       :    300 m2
  •  PEMB. JAMBAN KELUARGA                                :    10 UNIT
  •  PEMB. TANGGUL WADUK                                   :   10 X 5 X 100 M
  •  REHAB MUSHOLLA                                              :   5 UNIT
  •  BUKU                                                                     :  1. 100 EXEMPLAR
  •  RAK BUKU                                                             :        1  BUAH
  •  BOX  ARSIP                                                           :        1  BUAH
  •  BANTUAN KAMBING                                            :      80  EKOR
  •  PENGHIJAUAN                                                      :  15.000 BIBIT
  •  PENINGKATAN JLN DS DAN TPT                       :  780 M

 

SAS NON FISIK

NO

TANGGAL

WAKTU

INSTANSI

PENYULUH

JENIS

GIAT

KEGIATAN / MATERI

PENYULUHAN

SASARAN /

LOKASI

JML HADIR

(RENC)

1

 

  KODIM 0815

PENYULUHAN

  WASBANG

MASY  DESA 

MOJOREJO

150 ORG

2

 

  POLRES

PENYULUHAN

 KAMTIBMAS,

 LALULINTAS DAN 

 NARKOBA

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

3

 

 TP PKK KAB

PENYULUHAN

 PEMB. ADMINISTRASI   

 PKK

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

4

 

 DISPENDA

PENYULUHAN

 WAJIB PAJAK

BALAI  DS. MOJOREJO

150 ORG

5

 

 DISNAKERTRANS

PENYULUHAN

 TENAGA  KERJA SIAP

 PAKAI

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

6

 

 DIN. PETERNAKAN

PENYULUHAN

 PETERNAKAN DAN   

 PERIKANAN

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

7

 

 DIN.K’PDDK & CAT   

 SIPIL

PENYULUHAN

 KEPENDUDUKAN

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

8

 

 DIN PERTANIAN

PENYULUHAN

 PERTANIAN

BALAI  DS. MOJOREJO

100 ORG

 

 

 

 

Read more

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian perencanaan desa dan kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil perencanaan sampai dengan Penetapan Usulan telah menghasilkan usulan-usulan yang tidak semuanya dapat didanai dengan dana BLM. Penetapan usulan telah menetapkan dokumen renstra/prioritas kegiatan kecamatan dan delegasi kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Kehadiran delegasi kecamatan/wakil masyarakat/BKAD diharapkan dapat memastikan bahwa usulan-usulan masyarakat menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi agenda keputusan dalam Forum SKPD. Oleh karena itu Fasilitator Kabupaten harus memastikan adanya partisipasi aktif delegasi kecamatan yang nantinya ikut dalam pembahasan di F-SKPD.
Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Tujuan Forum SKPD sebagai berikut :
1.    Adanya sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dan rencana kerja SKPD.
2.    Dimuatnya prioritas kegiatan kecamatan dalam rencana kerja SKPD.
3.    Dapat disesuaikannya prioritas Rencana Kerja SKPD dengan pagu dana SKPD yang termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemda.

Sedangkan output dari Forum SKPD adalah sebagai berikut :
1.    Rencangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD.
2.    Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan desa.

Dokumen masukan untuk pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari :
1.    Daftar kegiatan prioritas dari renstra APBD
2.    Rancangan Renja SKPD
3.    Prioritas dan plafon dana indikatif dari setiap SKPD
4.    Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan

Dengan adanya daftar prioritas kecamatan/renstra kecamatan hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan, musyawarah desa, dan musyawarah antar desa maka diharapkan rencana kerja masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan  dalam Renja SKPD. Renja SKPD yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan.
 

Read more

Musrenbang Kecamatan Kabupaten Mojokerto TA. 2016

Musrenbang Kecamatan Kabupaten Mojokerto TA. 2016

PENGERTIAN

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.

TUJUAN

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

  • Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
  • Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
  • Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

MASUKAN (Bahan Musrenbang)

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan antara lain adalah:

Dari Desa/Kelurahan :

  • Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil musrenbang Kelurahan.
  • Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti musrenbang kecamatan.
  • Berita acara musrenbang Kelurahan.

 Dari kecamatan :

  • Hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya.
  • Rancangan awal rencana kerja kecamatan.

 Dari Pemerintah :

  • Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya.
  • Rancangan awal  RKPD.

MEKANISME (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

  • Camat menetapkan tim penyelenggara.
  • Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
  2. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
  3. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang yang terdiri dari jadwal dan agenda musrenbang kecamatan.
  4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
  5. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok- kelompok masyarakat;
  6. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
  7. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan.
  8. Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD;

Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

  • Pendaftaran peserta
  • Acara pembukaan musrenbang
  • Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang :
  1. Sidang Kelompok
  2. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
  3. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
  4. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
  5. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
    • Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.
  • Sidang Pleno II

       Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

  1. Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD di kecamatan.
  2. Memperolehtanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah di kecamatan.
  3. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
  4. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.
  5. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD, dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.

KELUARAN (Hasil Musrenbang)

Keluaran yang dihasilkan adalah :

a.  Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang Kota Bandung. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan Kompilasi Hasil Musrenbang Kelurahan

b. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD

UNSUR YANG DILIBATKAN DALAM MUSRENBANG

Peserta

Peserta Musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Nara Sumber :

Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;

Dari Kecamatan:

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

 

WAKTU PELAKSANAAN

Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.

 

 

Read more

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pembangunan  ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor impor, dan sebagainya

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi  Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah  Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations

Read more

Galeri
Komentar Pengunjung
Online Support
Info Pengunjung
© 2009 - 2016 Bappeda Kabupaten Mojokerto
Jl. Jenderal A. Yani No. 16 Telp:(0321) 321262 E-Mail:bappedakabmojokerto@gmail.com